Kaherah - “Tolak Pengadilan Balas Dendam”, itulah slogan yang diusung demonstrasi yang dilakukan oleh Pakatan Pro-Demokrasi Anti-Kudeta semalam, Jumaat (15/11/2013) . Demonstrasi diadakan di berbagai wilayah di Mesir.
Dalam pernyataannya, pakatan tersebut menyebutkan bahawa bukti keterlibatan pihak kehakiman dengan kudeta di Mesir sudah sangat jelas. Pakatan berkenaan meminta para elit peradilan agar tidak mengotorkan pakaian kehakiman yang bersih, dan agar menghentikan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat kehakiman.
Pakatan itu mengambil contoh pengadilan Presiden Mursi dalam kes terbunuhnya dua orang demonstran di istana Ittihadiyah. Hal itu melanggar perlembagaan di dalam mengadili seorang presiden. Selain itu, pengadilan hanya membahas kematian dua orang penentang Presiden Mursi, sedangkan kematian pendukung Presiden Mursi yang jauh lebih banyak lansung tidak mendapatkan perhatian.
Contoh yang lain adalah adanya 12 orang mahasiswa Al-Azhar yang dihukum 17 tahun penjara dalam kejadian pejabat Syeikh Al-Azhar.
Hukuman itu adalah akumulasi tuntutan-tuntutan dalam satu peristiwa yang sama. Padahal banyak keterangan saksi menyebutkan bahawa yang terlibat dalam kerusakan pejabat Syeikh Al-Azhar adalah para anggota keselamatan yang berpakaian preman, bukan mahasiswa. Hukuman seperti ini terang-terangan melanggar undang-undang, dan terlihat ada unsur balas dendam kepada para pendukung Ikhwanul Muslimin
. Hukuman 17 tahun ini, menurut Pakatan, adalah malapetaka bagi rakyat Mesir. Tuduhan yang diajukan adalah kerusakan, dan itu juga belum terbukti, sedangkan pihak keselamatan (polis dan tentera) sudah jelas membunuh dan menyiksa rakyat, tapi lansung tidak disentuh.
Tiga bulan setelah pembantaian di R4BIA (14/8/2013), Pihak Forensik Rasmi pemerintah menyebutkan bahawa yang meninggal dalam pembantaian di R4BIA adalah 627 orang. Sedangkan jumlah korban meninggal hingga sekarang dari seluruh peristiwa setelah kudeta adalah 989 orang.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan